Gubernur Jatim minta percepat penyelesaian RDTR untuk dorong investasi

Gubernur Jatim minta percepat penyelesaian RDTR untuk dorong investasi

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk berkomitmen mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna meningkatkan investasi di provinsi ini.Gubernur dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin menegaskan bahwa penyelesaian RDTR

Khofifah dan Menteri ATR/BPN Bahas RDTR untuk Peningkatan Investasi Jatim

Khofifah dan Menteri ATR/BPN Bahas RDTR untuk Peningkatan Investasi Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansa, Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membahas peningkatan investasi Jawa Timur melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Gubernur Jawa Timur juga menghimbau Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk berkomitmen bersama

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Jawa Timur tahun 2024

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Jawa Timur tahun 2024

Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) baik untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang telah disusun, wajib melalui tahapan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. Dalam setiap proses penyusunan dan penetapan RTR tersebut,

"Raih Peringkat Ketiga Nasional dalam Penilaian Kinerja Penataan Ruang, Jawa Timur Tunjukkan Komitmen Besar dalam Mewujudkan Tata Ruang Daerah yang Lebih Baik"

"Raih Peringkat Ketiga Nasional dalam Penilaian Kinerja Penataan Ruang, Jawa Timur Tunjukkan Komitmen Besar dalam Mewujudkan Tata Ruang Daerah yang Lebih Baik"

Jakarta, 25 November 2024 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, baru-baru ini mengumumkan hasil kinerja penyelenggaraan penataan ruang tahun 2024 kepada 38 Kepala Daerah Provinsi se-Indonesia.

Tingkatkan Tertib Tata Ruang; DPRKPCK Pov. Jatim melaksanakan Kegiatan Penilaian PMP UMK di Jawa Timur

Tingkatkan Tertib Tata Ruang; DPRKPCK Pov. Jatim melaksanakan Kegiatan Penilaian PMP UMK di Jawa Timur

Surabaya, 3 Juli 2024. Pasca Undang-undang Cipta Kerja yang mendorong kemudahan investasi di daerah melalui OSS ((Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) maka banyak investor yang modalnya di bawah 5 milyar kemudian memanfaatkan penerbitan perijinan dasar salah satunya melalui PMP

1
2
3
4
›